net
Ilustrasi
TRIBUNNEWS.COM, ALMATY - Rencana pemerintah Kazakhstan melarang perempuan mengenakan celana dalamberenda mendapat kecaman kaum perempuan negeri itu yang mengatakan pilihan celana dalam adalah urusan pribadi.
Pada Minggu (16/2/2014), terjadi unjuk rasa di kota terbesar Kazakhstan, Almaty dengan tajuk "Celana Dalam untuk Presiden". Para pengunjuk rasa menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pemerintah itu.
Dalam aksi unjuk rasa itu, tiga perempuan ditahan karena berusaha memasang celana dalam berenda di sebuah monumen kota Almaty.
Rusia, Kazakhstan, dan Belarusia, yang pada 2010 bergabung dalam kesatuan bea cukai, belum lama ini mengumumkan larangan celana dalam berenda pada musim panas tahun ini.
Kelompok tiga negara ini mengklaim bahan sintetis yang digunakan untuk membuat celana dalam berenda tidak bisa mengatasi kelembaban, sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia.
Namun, para perempuan Kazakhstan menganggap larangan itu melanggar kebebasan dan hak individual.
"Pemerintah sudah terlalu jauh melangkah dalam hal melarang penggunaan pakaian dalam sintetis ini. Ini adalah masalah pribadi dan setiap perempuan berhak menentukan pilihannya," ujar seorang perempuan Kazakhstan yang tak ingin disebutkan namanya.
"Mengapa pemerintah tidak melarang hal yang lebih berbahaya misalnya rokok atau minuman keras?" tambah perempuan tersebut.
Iryna Davydenko, seorang manajer bank, yang kerap bepergian ke Kazakhstan, Rusia dan Ukraina menggambarkan rencana pemerintah itu sebagai sebuah kesalahan.
"Sangat mengganggu saat pemerintah menentukan pakaian apa yang harus saya kenakan. Sepertinya tidak ada masalah lain yang lebih penting di negeri ini selain celana dalam perempuan," ujar Irina.
